admin_safiragrup
April 4, 2023
BPHTB adalah kependekan dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan yang terletak di wilayah Indonesia. Pajak tersebut merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang terbesar di Indonesia, dan menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam konteks perpajakan, BPHTB dikenal sebagai salah satu jenis pajak daerah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) setiap provinsi di Indonesia. Pajak ini harus dibayarkan oleh siapa pun yang membeli atau menerima hak atas tanah dan/atau bangunan di wilayah tersebut.
Meskipun dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, namun beberapa objek pajak tertentu seperti tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah, agama, atau lembaga sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, dapat terbebas dari pajak ini.
Tujuan utama dari BPHTB adalah untuk mengoptimalkan penerimaan pajak daerah yang dihasilkan dari transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. Sasaran dari BPHTB sendiri adalah tercapainya kemandirian keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang akan dicapai melalui optimalisasi penggunaan dana pajak tersebut.
BPHTB juga dapat dianggap sebagai instrumen untuk mengendalikan harga properti, karena penentuan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli atau penerima hak atas tanah dan/atau bangunan tergantung pada nilai transaksi tersebut. Sehingga, semakin tinggi nilai transaksi, maka semakin besar pula besaran pajak yang harus dibayarkan.
BPHTB dihitung berdasarkan nilai transaksi perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Penghitungan tersebut biasanya tertera dalam akta jual beli, pemberian hak, warisan, atau hadiah. Nilai transaksi tersebut harus dikonsultasikan dengan Peraturan Daerah setempat yang mengatur tentang BPHTB, karena besaran pajak BPHTB dapat berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia.
Penentuan besarnya pajak BPHTB didasarkan pada rumus penghitungan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Besaran pajak yang harus dibayarkan umumnya berdasarkan persentase dari nilai transaksi, dengan rentang tarif yang berbeda-beda sesuai dengan kriteria tertentu seperti jenis objek pajak, status kepemilikan, dan wilayah geografis.
Semua orang atau badan hukum yang membeli atau menerima hak atas tanah dan/atau bangunan di wilayah Indonesia wajib membayar BPHTB. Baik pembeli maupun penerima hak atas tanah dan/atau bangunan yang dibeli atau diperoleh harus membayar pajak ini dalam waktu tertentu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah tersebut.
Pembayaran BPHTB harus dilakukan oleh pembeli atau penerima hak atas tanah dan/atau bangunan. Pembayaran tersebut harus dilakukan dalam 30 hari. Jika pembayaran BPHTB tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pembeli atau penerima hak tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga.
BPHTB harus dibayar sebelum dilakukan proses pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan tersebut dari penjual atau pemberi hak kepada pembeli atau penerima hak. Pembayaran BPHTB dapat dilakukan di bank atau lembaga keuangan lain yang telah ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat.
Setelah pembayaran BPHTB dilakukan, maka pembeli atau penerima hak atas tanah dan/atau bangunan akan mendapatkan bukti pembayaran dalam bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang harus disimpan sebagai bukti pembayaran. SSPD tersebut juga harus disertakan saat mengajukan permohonan pendaftaran hak atas tanah dan/atau bangunan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perumahan Sapen, 9 Menit dari Kampus UNS
BPHTB dikenakan pada tiga jenis objek pajak utama, yaitu tanah, bangunan, dan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pertama-tama, tanah yang terkena BPHTB meliputi seluruh tanah yang ada di wilayah Indonesia, baik yang di atas maupun di bawah tanah. Tanah yang terkena BPHTB termasuk tanah yang sudah memiliki sertifikat dan belum memiliki sertifikat.
Kedua, bangunan juga termasuk objek pajak yang terkena BPHTB. Bangunan yang dimaksud meliputi seluruh jenis bangunan seperti rumah/perumahan, gedung, ruko, pabrik, dan lain sebagainya. Besaran pajak yang harus dibayarkan akan ditentukan berdasarkan nilai transaksi dari bangunan tersebut.
Ketiga, hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimiliki oleh seseorang atau badan hukum juga dikenakan BPHTB. Hak atas tanah dan/atau bangunan adalah hak yang diberikan kepada seseorang atau badan hukum untuk memiliki, menguasai, dan memanfaatkan tanah dan/atau bangunan tersebut. Misalnya, hak guna bangunan, hak milik, atau hak pakai.
Meskipun hampir semua objek pajak terkena BPHTB, namun terdapat beberapa objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pajak ini. Objek pajak yang dapat terbebas misalnya adalah tanah dan bangunan yang dimiliki oleh pemerintah, agama, atau lembaga sosial yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Selain itu, subjek pajak tertentu juga dapat terbebas dari kewajiban membayar BPHTB. Subjek pajak yang dimaksud adalah warisan atau hibah tanah dan/atau bangunan antar anggota keluarga dalam garis keturunan lurus, baik dalam keluarga kecil maupun keluarga besar. Namun, untuk mendapatkan kebebasan tersebut, harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.
Dalam hal ini, subjek pajak harus mengajukan permohonan ke lembaga yang bertanggung jawab untuk memperoleh sertifikat pembebasan.
Setelah mengetahui jenis objek pajak yang terkena BPHTB, subjek pajak harus mengetahui bagaimana cara membayar pajak ini. Ada beberapa tahap yang harus dilalui untuk membayar BPHTB, mulai dari proses pembayaran hingga konsekuensi jika tidak membayar pajak ini tepat waktu.
Proses pembayaran BPHTB cukup mudah dan dapat dilakukan di bank atau lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh pemerintah daerah setempat. Subjek pajak hanya perlu membawa dokumen-dokumen yang diperlukan seperti bukti perolehan hak dan bukti nilai transaksi, serta membayar sesuai dengan besaran pajak yang telah ditentukan. Setelah pembayaran selesai, subjek pajak akan mendapatkan SSPD sebagai bukti pembayaran.
Jika subjek pajak tidak membayar BPHTB tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga. Besaran denda dan bunga yang harus dibayarkan akan diatur oleh pemerintah daerah setempat, dan dapat berbeda-beda di setiap daerah di Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi subjek pajak untuk membayar BPHTB tepat waktu untuk menghindari sanksi tersebut.
Ada beberapa tips yang dapat membantu subjek pajak dalam membayar BPHTB dengan mudah dan tepat waktu.
Dengan mengikuti tips-tips tersebut, subjek pajak dapat membayar BPHTB dengan mudah dan tepat waktu. Sehingga, dapat menghindari sanksi administratif yang harus dibayarkan jika pembayaran terlambat.
Dalam rangka menjalankan kegiatan pemerintahan, negara memerlukan pendapatan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan. Salah satu sumber pendapatan yang dimiliki oleh pemerintah adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
